Mahkamah Agung Membuka Penerimaan 1.684 Calon Hakim Tahun 2017

Kedinasan.com - Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2017. Melalui website https://menpan.go.id/, Mahkamah Agung telah mengumumkan akan membuka pendaftaran calon hakim tahun 2017. Pendaftaran tersebut dilakukan secara online melalui website http://sscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 agustus s.d. 26 agustus 2017. Total calon hakim yang akan diterima tahun 2017 adalah 1.684 orang yang terdiri dari 1.484 dari pendaftar umum, 168 orang dari pendaftar cumlaude, dan 32 orang formasi khusus papua dan papua barat. Berikut ini adalah beberapa informasi penting terkait Penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung Tahun 2017.

Halaman : 1 2 3

Formasi yang Dibutuhkan

Formasi Umum

1. Calon Hakim pada Peradilan Umum
   • Kualifikasi Pendidikan S1 Hukum
   • Jumlah Formasi 907 orang
2. Calon Hakim pada Peradilan Agama
   • Kualifikasi Pendidikan :
     1. S-1 Syar'iah
     2. S-1 Hukum Islam
     3. S-1 Hukum
   • Jumlah Formasi 543 orang
3. Calon Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara
   • Kualifikasi Pendidikan S1 Hukum
   • Jumlah Formasi 34 orang

Formasi Cumlaude

1. Calon Hakim pada Peradilan Umum
   • Kualifikasi Pendidikan S1 Hukum
   • Jumlah Formasi 103 orang
2. Calon Hakim pada Peradilan Agama
   • Kualifikasi Pendidikan :
     1. S-1 Syar'iah
     2. S-1 Hukum Islam
     3. S-1 Hukum
   • Jumlah Formasi 62 orang
3. Calon Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara
   • Kualifikasi Pendidikan S1 Hukum
   • Jumlah Formasi 3 orang

Formasi Khusus Papua dan Papua Barat

1. Calon Hakim pada Peradilan Umum
   • Kualifikasi Pendidikan S1 Hukum
   • Jumlah Formasi 20 orang
2. Calon Hakim pada Peradilan Agama
   • Kualifikasi Pendidikan :
     1. S-1 Syar'iah
     2. S-1 Hukum Islam
     3. S-1 Hukum
   • Jumlah Formasi 11 orang
3. Calon Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara
   • Kualifikasi Pendidikan S1 Hukum
   • Jumlah Formasi 1 orang

Ketentuan Umum

1. Para Pelamar calon hakim mahkamah agung yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan calon hakim akan ditempatkan pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara di seluruh wilayah republik indonesia.
2. Proses seleksi penerimaan calon hakim MA Tahun 2017 terbuka untuk semua warga negara indonesia
3. Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleki
4. Seluruh tahapan proses seleksi tidak dipungut biaya apapun
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia
6. Apabila dalam pendidikan calon hakim dinyatakan tidak lulus maka status sebagai PNS dinyatakan gugur
7. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center seleksi calon hakim MA pada nomor 082110891729 atau melalui menu helpdesk pada SSCN BKN

Syarat Pendaftaran 

Persyaratan Pelamar Formasi Umum

1. Warga negara indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat kepada pancasila, UUD 1945, dan negara kesatuan republik indonesia.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polti.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri SIPIL (PNS)/ Anggota TNI/Polri
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma nol, dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah dan transkip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat
8. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun pertanggal 1 Desember 2017

Persyaratan Pelamar Formasi Cumlaude

1. Warga negara indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat kepada pancasila, UUD 1945, dan negara kesatuan republik indonesia.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polti.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri SIPIL (PNS)/ Anggota TNI/Polri
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. dari perguruan tinggi negeri atau swasta studi yang terakreditasi A/Unggul dengan program studi yang terakreditasi A/Unggul dari Badan akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.
7. Lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat
8. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun pertanggal 1 Desember 2017

Persyaratan Pelamar Formasi Khusus Papua dan Papua Barat

1. Warga negara indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat kepada pancasila, UUD 1945, dan negara kesatuan republik indonesia.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polti.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri SIPIL (PNS)/ Anggota TNI/Polri
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma nol, dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah dan transkip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat
8. Persyaratan pelamar foramsi khusus papua dan papua barat (sesuai dengan Permenpan Nomor 20 Tahun 2017 huruf C angka 3.b):
   • Menamatkan pendidikan Sekolah dasar atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat di wilayah Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah yang dilegalisir; atau
   • Garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran pelamar, Fotokopi KTP Bapak (ayah kandung) dan surat Keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/desa (formulir terlampir)
9. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun pertanggal 1 Desember 2017

Persyaratan khusus Pelamar Formasi Calon Hakim Peradilan Agama

1. Wajib dapat membaca dan memahami kitab kuning
2. Apabila dinyatakan tidak mampu sebagaimana poin a maka yang bersangkutan dinyatakan gugur
3. Beragama islam

Tata Cara Pendaftaran

• Melakukan registrasi online melalui situs http://sscn.bkn.go.id mulai hari selasa, 1 agustus 2017 dan ditutup pada hari sabtu 26 agustus 2017 dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid (harap mencatat dan menyimpan dengan baik user name dan password pada saat registrasi).
• Metode Ujian Calon Hakim Tahun Anggaran 2017 akan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Ujian CAT dilaksanakan di 30 (tiga puluh) lokasi, pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat. Adapun lokasi ujian Computer Assisted Test (CAT) dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. BKN Pusat di Jakarta
  2. Kanreg BKN I Yogyakarta
  3. Kanreg BKN II Surabaya
  4. Kanreg BKN III Bandung
  5. Kanreg BKN IV Makassar
  6. Kanreg BKN VI Medan
  7. Kanreg BKN VII Palembang
  8. Kanreg BKN VIII Banjarmasin
  9. Kanreg BKN IX Papua
  10. Kanreg BKN X Denpasar
  11. Kanreg BKN XI Manado
  12. Kanreg BKN XII Pekanbaru
  13. Kanreg BKN XIII Aceh
  14. UPT BKN Padang
  15. UPT BKN Jambi
  16. UPT BKN Kendari
  17. UPT BKN Mataram
  18. UPT BKN Serang
  19. UPT BKN Gorontalo
  20. UPT BKN Semarang
  21. PT/PTA Nusa Tenggara Timur
  22. PT/PTA Kalimantan Timur
  23. PT/PTA Kalimantan Barat
  24. PT/PTA Kalimantan Tengah
  25. PT/PTA Bangka Belitung
  26. PT/PTA Maluku Utara
  27. PT/PTA Sulawesi Tengah
  28. PT/PTA Lampung
  29. PT/PTA Maluku
  30. PT/PTA Bengkulu
• Setelah melakukan registrasi online dan mendapatkan kartu pendaftaran registrasi online, pelamar harus menyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan:
  1. Dokumen (Print out) Kartu Pendaftaran Registrasi Online
  2. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tanggal surat lamaran disesuaikan dengan tanggal pada saat melakukan registrasi online pada SSCN BKN yaitu di antara tanggal 1 s.d. 26 Agustus 2017
  3. Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku
  4. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  5. Untuk formasi pelamar umum dan formasi pelamar papua dan papua barat, Surat Keterangan/bukti lain yang menunjukkan program studi pelamar terakreditasi minimal B/sangat baik, dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas 
  6. Untuk formasi pelamar cumlaude, surat keterangan/bukti lain yang menunjukkan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A/Unggul dengan program studi yang terakreditasi A/unggul dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan suat keterangan dari fakultas 
  7. Pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar (latar belakang warna merah), dengan menuliskan nomor registrasi online dan nama pelamar di belakang foto tersebut.
  Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan disudut kanan atas ditempel potongan nomor pendaftaran registrasi online. Selanjutnya dikirimkan kepada panitia seleksi penerimaan calon hakim mahkamah agung RI tahun anggaran 2017 melalui POS dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 paling lambat tanggal 2 agustus 2017 Cap Pos dan selambat-lambatnya diterima tanggal 31 agustus 2017.
• Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui situs https://sscn.bkn.go.id

Tahapan Seleksi

• Seleksi Administrasi
• Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT):
  1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti SKD sesuai dengan lokasi tes yang dipilih
  2. Peserta yang lulus SKD sebanyak 3 (tiga) kali jumlah formasi selanjutnya berhak mengikuti SKB
  3. Standar kelulusan SKD dan SKB diatur dengan peraturan Menteri PAN dan RB
• Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terdiri dari :
  1. Tes materi bidang hukum menggunakan Computer Asissted Test (CAT) dengan bobot 50%
  2. Psikotes dengan bobot 25%
  3. Wawancara dengan bobot 25%
  4. Khusus pelamar calon hakim peradilan agama ditambah materi membaca dan memahami kitab kuning
• Integrasi Nilai SKD dan SKB:
  Nilai SKD dan SKB diintegrasikan berdasarkan Permenpan Nomor 20 tahun 2017
• Pengumuman hasil Seleksi Akhir:
  1. Hasil seleksi akhir merupakan nilai kumulatif dari nilai SKD dan SKB
  2. Peserta degnan rangking tertinggi sesuai jumlah foramsi dinyatakan lulus seleksi Calon hakim dan ditetapkan dengan Surat keputusan ketua panitia seleksi, hasil keputusan tidak dapat diganggu gugat

Jadwal Seleksi

1. Pengumuman pengadaan calon hakim tahun 2017 tanggal 11-31 Juli 2017
2. Pendaftaran secara online tanggal 1 -26 agustus 2017
3. Seleksi berkas administrasi pelamar tanggal 2-31 agustus 2017
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan CAT BKN tanggal 5 september 2017
5. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan jadwal pelaksanaan seleksi kompetetnsi bidang (SKB) tanggal 18-22 september 2017
6. Pengumuman hasil seleksi kompentensi dasar (SKD) dan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) tanggal 28 september 2017
7. Pelaksanaan tes materi bidang hukum dengan CAT BKN tanggal 4-7 Oktober 2017
8. Pelaksanaan psikotes, wawancara, dan membaca, memahami kitab kuning (khusus bagi calon hakim peradilan agama) 16-21 oktober 2017
9. Pengumuman kelulusan akhir tanggal 31 oktober 2017

Registrasi Ulang

Bagi yang dinyatakan lulus seleksi calon hakim, wajib melakukan registrasi ulang dengan persyaratan sebagai berikut :

• Pelaksanaan registrasi ulang dilakukan mulai tanggal 1 november 2017 dan selambat-lambatnya diterima pada tanggal 15 november 2017
• Syarat Pemberkasan :
  1. Fotokopi tanda peserta ujian
  2. membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan dibubuhi materai Rp 6.000,- ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas dobel folio bergaris dengan mencantumkan jabatan yang dilamar
  3. Fotokopi KtP yang masih berlaku
  4. Mengisi daftar riwayat hidup beserta surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI bermaterai Rp 6.000,- sesuai dengan format yang telah disediakan dan ditempel foto
  5. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir oleh Rektor/Direktur/Ketua/Dekan Fakultas/Kepala Sekolah/Kanwil dikbud setempat
  6. Asli dan fotokopi legalisir surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku
  7. Asli dan fotokopi legalisir surat keterangan bebas narkoba/NAPZA dari rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku
  8. Asli dan fotokopi legalisir Surat Tanda Pencari Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku
  9. Asli dan Fotokopi Legalisir Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
  10. Pas foto terakhir ukuran 3 cm x 4 cm latar belakang merah sebanyak 8 lembar (ditulis nama dan formasi jabatan)
• Tata cara penyusunan berkas:
  • Pada MAP Pertama terdiri dari :
    1. Fotokopi kartu tanda peserta ujian
    2. Pas foto berwarna ukuran 3 cm x 4 cm latar belakang merah sebanyak 8 lembar (ditulis nama dan formasi jabatan)
    3. Fotokopi Ijasah terakjir dan transkrip nilai dilegalisir oleh rektor/direktur/ketua/dekan fakultas/kanwil dikbud setempat sebanyak 1 rangkap
    4. Daftar riwayat hidup, beserta surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI sebanyak 1 rangkap
    5. Asli surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap
    6. Asli surat keterangan bebas narkoba/NAPZA dari rumah sakit pemerintah setemat yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap
    7. Asli surat tanda pencari kerja dari kementerian ketenagakerjaan yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap
    8. MAP ditulis identitas berupa nomor peserta, nama, formasi jabatan, tempat lahir (tempat lahir harus setingkat kabupaten/kota), dan alamat rumah serta kode pos dengan mencantumkan nomor telepon, email, dan handphone yang mudah dihubungi/yang masih aktif
  • Pada MAP kedua terdiri dari :
    1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan dibubuhi materai Rp 6.000,- ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas dobel folio bergaris dengan mencantumkan jabatan yang dilamar sebanyak 2 rangkap
    2. Fotokopi ijazah dari SD s.d. Terakhir dan transkrip nilai dilegalisir oleh rektor/direktur/ketua/dekan fakultas/kepala sekolah/kanwil dikbud setempat sebanyak 1 rangkap
    3. Daftar riwayat hidup, beserta surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI sebanyak 1 rangkap
    4. Fotocopy legalisir surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap
    5. Fotokopi legalisir surat keterangan bebas narkoba/NAPZA dari rumah sakit pemerintah setemat yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap
    6. Fotokopi legalisir surat tanda pencari kerja dari kementerian ketenagakerjaan yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap
    7. MAP ditulis identitas berupa nomor peserta, nama, formasi jabatan, tempat lahir (tempat lahir harus setingkat kabupaten/kota), dan alamat rumah serta kode pos dengan mencantumkan nomor telepon, email, dan handphone yang mudah dihubungi/yang masih aktif
  • Warna MAP
    1. Untuk peradilan umum map berwarna merah
    2. Untuk peradilan agama map berwarna hijau
    3. Untuk peradilan TUN map berwarna kuning
• Berkas dimaksud ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI dikirim melalui pos dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 selambat-lambatnya diterima pada tanggal 10 November 2017

Lain-Lain

1. Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI atau Panitia
2. Pelamar dilarang melayani tawaran/janji untuk penerimaan sebagai calon hakim mahkamah agung RI dari pihak manapun
3. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melengkapi berkas persyaratan, maka dianggap mengundurkan diri
4. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, maka diwajibkan membuat surat pernyataan mengundurkan diri bermateri Rp 6.000,-
5. Informasi resmi terkait dengan seleksi penerimaan calon hakim mahkamah agung RI 2017 hanya dapat dilihat dalam situs https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, dan disarankan untuk terus memantau situs dimaksud.

Berbagi :